Tuntaskan Tindak Pidana di BPRS Khasanah Ummat. OJK Serahkan Dua Tersangka ke kejaksaan Negeri Banyumas

OJK Serahkan dua tersangka tindak kejahatan perbangkan Syariah di ke Kejaksanaan Negeri Banyumas. Foto: Sorotjateng.id/ Humas OJK Jateng

SOROTJATENG.ID, BANYUMAS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan
perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah yang terjadi di PT BPRS Khasanah Ummat,
Banyumas, Jawa Tengah.

OJK menuntaskan penyidikan perkara dengan menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti
(Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas, Kamis
(12/11).

Penyerahan kedua tersangka pelaku tindak korupsi perbangka syariah di BPRS Khasanah Ummat, merupakan bagian dari upaya OJK memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan guna menjaga integritas industri perbankan serta melindungi
kepentingan masyarakat.

Kedua tersangka masing-masing berinisial TR selaku Direktur Utama PT BPRS Khasanah
Ummat dan AHK selaku pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS.

Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai
dengan ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan.

Dugaan penyimpangan tersebut terjadi pada periode Mei 2018 hingga September 2021, melibatkan 21 fasilitas pembiayaan
kepada 20 nasabah, dengan potensi kerugian sekitar Rp1,72 miliar.

Sebelumnya, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara (Tahap I) kepada JPU dan
menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara telah lengkap (P-21) pada 11 November
2026.

Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK yang
mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas
dugaan tindak pidana perbankan syariah.

Atas dugaan perbuatannya, penyidik OJK menyangkakan TR melanggar Pasal 63 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana
telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam
perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian
pidana yang berlaku.

Sementara itu, penyidik OJK menyangkakan AHK melanggar Pasal 64 Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, atau Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang
tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan
penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan
konsisten.

Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga
integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta
memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.

Editor