Manipulasi Perdagangan Waran Rugikan Pasar Rp 6,97 Miliar, OJK Tahan Tiga Tersangka

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama tersangka permaianan saham Waran. Foto: Sorotjateng.id/ Humas OJK

SOROTJATENG.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menahan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana pasar modal terkait praktik manipulasi perdagangan Waran Seri I dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Praktik perdagangan semu tersebut ditaksir menimbulkan kerugian hingga Rp 6,97 miliar.

Penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK menahan ketiga tersangka yang berlatar belakang karyawan swasta—masing-masing berinisial JF alias O, FS, dan S—pada Senin (16/11/2026). Ketiganya kini dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri guna memperlancar proses penyidikan.

Penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk mengantisipasi potensi sikap tidak kooperatif para tersangka yang dapat menghambat penyidikan.

Sementara itu, satu tersangka lainnya berinisial TGB alias T, yang merupakan karyawan swasta di salah satu perusahaan sekuritas, tidak turut ditahan OJK karena tengah menjalani proses hukum dalam perkara lain di Polda Metro Jaya.

Modus Manipulasi dan Daftar Efek Terdampak

Dalam konstruksi perkaranya, keempat tersangka diduga bersekongkol menciptakan gambaran semu dan menyesatkan terkait aktivitas perdagangan, kondisi pasar, hingga pembentukan harga efek di bursa pada perdagangan tanggal 29 Mei 2023.

Untuk melancarkan aksinya, para pelaku diduga membeli identitas pihak lain guna membuka serta mengendalikan sejumlah rekening efek (nominee), sekaligus mengalirkan pendanaan transaksi melalui rekening bank pihak lain.

Adapun sejumlah instrumen efek yang menjadi objek manipulasi perdagangan dalam perkara ini meliputi: Waran Seri I: PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W) dan PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W). Waran Terstruktur: ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.

Pengusutan kasus ini merupakan tindak lanjut dari fungsi pengawasan dan pemeriksaan OJK di sektor pasar modal, yang kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan sejak Mei 2026
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 22 angka 34, angka 35, dan angka 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

OJK menegaskan bahwa tindakan penahanan merupakan bagian dari proses penegakan hukum guna mendukung kelancaran penyidikan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan hak-hak para tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten.

Langkah penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya reformasi OJK dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal. Reformasi tersebut diarahkan untuk mendorong penegakan hukum yang semakin tegas, konsisten, dan berkelanjutan, serta memastikan terciptanya perdagangan efek yang transparan, teratur, wajar, dan efisien.

Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri pasar modal, meningkatkan pelindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK – Wahyu Budi Satriyo

Editor