Jawa Tengah Punya 8.523 Koperasi Desa Merah Putih, Ribuan Gerai Diperiksa Sebelum Beroperasi
SOROTJATENG.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat proses verifikasi dan validasi (verval) gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap gerai koperasi benar-benar siap beroperasi, baik dari sisi fisik maupun tata kelola.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) Jawa Tengah, Linda Widiastuti Ariningrum mengatakan, saat ini terdapat 8.523 unit KDKMP di Jawa Tengah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.230 unit KDKMP menjadi prioritas dalam proses verval.
Menurut Linda, sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, proses verval mencakup pemeriksaan kesiapan bangunan, sarana dan prasarana, hingga kelengkapan administrasi koperasi.
Petugas melakukan pemeriksaan langsung ke gerai koperasi. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkodes).
Data yang telah diinput selanjutnya ditelaah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola sekaligus memastikan proses berjalan secara tertib dan transparan.
“Progres verval, alhamdulillah, sudah melebihi target yang ditetapkan oleh pusat. Hingga 30 September (2026) pukul 19.30 WIB, verval telah mencapai 61,67 persen, dan angkanya masih terus bergerak. Tim masih terus berjalan di lapangan, dan kami juga terus mendorong percepatan,” ujar Linda, dikutip dari keterangannya Senin (5/10/2026).
Tak Hanya Bangunan, SDM Koperasi Juga Diperiksa
Linda menjelaskan, verval KDKMP tidak hanya berfokus pada kondisi bangunan dan fasilitas gerai. Kapasitas serta kuantitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi bagian yang diperhatikan.
Pemprov Jateng turut memberikan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam proses tersebut.
Pendampingan dinilai penting mengingat tidak semua daerah memiliki ketersediaan SDM yang memadai untuk mendukung operasional KDKMP.
Jawa Tengah juga menjadi perhatian pemerintah pusat karena memiliki jumlah KDKMP terbanyak di Indonesia.
“Maka kita betul-betul pantau dan kita dampingi, karena Kemenkop berharap Jawa Tengah bisa menjadi barometer bagi provinsi yang lain. Banyak kabupaten/kota juga masih terbatas dari sisi SDM. Di situlah kementerian turun untuk melakukan pendampingan,” jelas Linda.
Penguatan kapasitas SDM kemudian dilakukan melalui Balai Pelatihan Koperasi (Balatkop) Dinkop UKM Provinsi Jawa Tengah bersama Dinas Koperasi di seluruh kabupaten/kota.
Salah satu program yang disiapkan berupa pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi 5.040 bendahara KDKMP.
Para peserta pelatihan tersebut akan dibagi menjadi 168 angkatan. Pelaksanaan pelatihan dijadwalkan berlangsung mulai 5 Oktober hingga akhir November 2026.
Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan pengelola koperasi sehingga keberadaan KDKMP tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga memiliki SDM yang mampu menjalankan tata kelola koperasi secara profesional.
Dengan percepatan verval, pendampingan pemerintah daerah, serta penguatan kompetensi pengelola, Pemprov Jateng menargetkan KDKMP dapat beroperasi dengan kesiapan yang lebih baik dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. (*)
