Pemprov Jateng Telah Salurkan 75 Juta Liter Air Bersih, 784 Desa Terdampak Kekeringan
SOROTJATENG.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 75,46 juta liter air bersih telah disalurkan ke wilayah terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026.
Distribusi air bersih tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai elemen lainnya.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, bantuan air bersih disalurkan selama periode 5 Juni hingga 28 September 2026 ke 33 kabupaten/kota.
Total bantuan tersebut menjangkau 255 kecamatan dan 784 desa/kelurahan, dengan penerima manfaat tercatat sebanyak 1.557.333 kepala keluarga (KK) atau 2.341.548 jiwa.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penanganan kekeringan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur agar kebutuhan masyarakat di daerah terdampak tetap terpenuhi.
“Kekeringan sudah kita petakan. Semua komponen bergerak. BPBD bergerak, PMI bergerak, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bergerak, TNI dan Polri bergerak. Untuk masyarakat kita salurkan air bersih,” kata Luthfi, dikutip dari keterangannya, Rabu (30/9/2026).
Puluhan Juta Liter Air Bersumber dari APBD dan CSR
Dari total 75.463.000 liter air bersih yang telah didistribusikan, sebanyak 36.448.900 liter berasal dari dukungan ketersediaan air bersih melalui APBD Pemprov Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota.
Sementara itu, sebanyak 259.000 liter berasal dari dukungan APBN. Adapun kontribusi perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat mencapai 38.755.100 liter.
Sejumlah daerah tercatat menerima distribusi air bersih dalam jumlah besar.
Di antaranya Kabupaten Klaten, Pemalang, Purbalingga, Boyolali, Grobogan, Banyumas, Sragen, Cilacap, Blora, dan Banjarnegara.
Kekeringan Tak Hanya Berdampak pada Warga
Menurut Luthfi, penanganan kekeringan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
Dampak musim kemarau juga harus diantisipasi pada sektor pertanian. Ketersediaan air bagi lahan pertanian menjadi penting untuk menjaga produktivitas komoditas pangan sekaligus mempertahankan ketahanan pangan Jawa Tengah.
Karena itu, Luthfi meminta Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota, jajaran terkait, serta TNI untuk melakukan pemetaan kebutuhan air bagi petani.
“Untuk sawah itu ada dua macam, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Ini sudah kita koordinasikan juga dengan TNI melalui sumurisasi dan pipanisasi. Semoga target produksi padi dan komoditas pangan tidak meleset,” ujarnya.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan air di tengah kondisi kemarau.
Modifikasi Cuaca Jadi Opsi Jika Kekeringan Memburuk
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan.
Masyarakat diminta menggunakan air bersih secara hemat, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air.
Taj Yasin mengatakan, Pemprov Jateng juga telah menyiapkan opsi modifikasi cuaca melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila kondisi kekeringan semakin parah.
Selain itu, pemerintah mendorong percepatan pembangunan dan penguatan tanggul serta bendungan. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menampung lebih banyak air ketika musim hujan tiba.
Untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap petani, pemerintah juga menyiapkan asuransi gagal panen.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadapi dampak kemarau secara lebih menyeluruh, mulai dari pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat hingga menjaga keberlangsungan produksi pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Tengah. (*)
