Diuji Bappenas, Jateng Tunjukkan Bukti Pembangunan Lewat Speling, Investasi, dan Pengentasan Kemiskinan

SOROTJATENG.ID, JAKARTA – Keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari banyaknya program atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Ukuran paling penting adalah seberapa jauh kebijakan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.

Prinsip itu menjadi salah satu sorotan ketika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengikuti penilaian tahap III Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Dalam presentasi di hadapan dewan juri, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memaparkan sejumlah program yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

Mulai dari layanan dokter spesialis melalui program Spesialis Keliling (Speling), pengentasan kemiskinan hingga penguatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Jawa Tengah sendiri berhasil masuk dalam tiga besar provinsi PPD 2026, bersaing dengan Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Luthfi mengatakan pencapaian tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat perencanaan pembangunan agar program pemerintah tidak berhenti pada dokumen perencanaan.

“Kita tetap optimistis. Ini memberikan semangat dalam membuat perencanaan pembangunan Jawa Tengah,” kata Luthfi didampingi Kepala Bappeda Jawa Tengah Yusmanto.

Speling Bawa Dokter Spesialis Lebih Dekat

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Spesialis Keliling atau Speling.

Program tersebut dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dokter spesialis, khususnya dengan mendekatkan pelayanan kesehatan ke desa dan kelurahan.

Sejak 2025 hingga 27 Agustus 2026, Speling telah dilaksanakan 1.607 kali di 1.466 desa dan kelurahan dengan sasaran lebih dari 128 ribu orang.

Bagi Pemprov Jateng, capaian tersebut menjadi bagian dari strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses kesehatan yang lebih merata.

Program kesehatan tersebut juga menunjukkan pendekatan pembangunan yang diarahkan untuk menjangkau masyarakat secara langsung, bukan hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas.

Kemiskinan Ditangani dari Banyak Sisi

Persoalan kemiskinan menjadi agenda lain yang mendapat perhatian dalam presentasi Jawa Tengah.

Pemprov Jateng tidak hanya mengarahkan penanganan pada bantuan kebutuhan dasar, tetapi juga mengombinasikannya dengan perbaikan rumah, peningkatan keterampilan dan perluasan akses pekerjaan.

Luthfi menegaskan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

“Misalnya mengentaskan kemiskinan, mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Program tersebut kemudian diterjemahkan hingga tingkat kabupaten/kota bahkan desa agar intervensi terhadap kemiskinan dapat dilakukan secara lebih dekat dengan masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Membuka Lapangan Kerja

Di sisi ekonomi, Jawa Tengah mencatat pertumbuhan 5,80 persen pada semester I 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45 persen.

Namun, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari angka. Pemerintah provinsi juga mendorong agar aktivitas ekonomi menghasilkan kesempatan kerja baru.

Salah satu instrumennya adalah investasi.

Realisasi investasi Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp110 triliun. Sementara pada semester I 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp59,94 triliun.

Dari investasi tersebut, sekitar 213 ribu tenaga kerja telah terserap hingga semester I 2026.

Angka tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pembangunan ekonomi diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan aktivitas usaha, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat mendapatkan pekerjaan.

Pembangunan Harus Nyambung dari Pusat hingga Desa

Luthfi menilai berbagai program tersebut tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan perencanaan yang memiliki kesinambungan dari tingkat nasional hingga daerah.

Menurutnya, arah pembangunan harus terhubung mulai dari kebijakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kata dia, kemudian dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diterjemahkan menjadi program prioritas di daerah.

“Pembangunan Jawa Tengah tidak dapat dilakukan tanpa program dan perencanaan yang jelas,” ujarnya.

Kerangka pembangunan tersebut dirangkum Pemprov Jateng melalui Trisula Pembangunan, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.

Ketiganya didukung tata kelola pemerintahan serta konsistensi perencanaan pembangunan.

Dewan Juri Soroti Dampak Program

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan proses penilaian PPD 2026 bukan sekadar presentasi mengenai program pemerintah.

Menurutnya, tim penilai lebih banyak menggali program yang telah dijalankan serta dampaknya terhadap masyarakat.

“Suasananya lebih banyak diskusi, karena teman-teman di panitia menanyakan apa yang sudah kita lakukan. Kalau diskusi biasanya yang dilihat adalah dampaknya, apa yang kita lakukan nanti dirasakan bersama,” kata Sumarno.

Ia menilai masuknya Jawa Tengah ke tiga besar PPD 2026 sudah menjadi bentuk apresiasi terhadap proses pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi.

“Alhamdulillah, minimal hari ini kita sudah diundang untuk masuk tiga besar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Jawa Tengah ini setidaknya mendapat apresiasi,” ujarnya.

Namun, menurut Sumarno, penghargaan bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah menjadikan proses penilaian sebagai motivasi untuk memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jateng Bawa Pesan: Program Harus Terasa

Presentasi Jawa Tengah dalam PPD 2026 pada akhirnya membawa satu pesan utama: pembangunan tidak berhenti ketika program selesai dilaksanakan.

Program kesehatan harus membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan. Investasi harus menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan kesejahteraan.

Sementara program pengentasan kemiskinan harus mampu mengubah kondisi kehidupan masyarakat.

Dengan masuknya Jawa Tengah ke tiga besar PPD 2026, Pemprov Jateng kini menghadapi tahap penilaian yang bukan hanya melihat apa yang telah direncanakan, tetapi juga bagaimana pembangunan tersebut diterjemahkan menjadi perubahan nyata.

Bagi Jawa Tengah, capaian tiga besar menjadi apresiasi sekaligus tantangan untuk membuktikan bahwa perencanaan pembangunan yang baik pada akhirnya harus bermuara pada satu hal: manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. (*)