BPK Periksa Pemprov Jateng, Wagub Taj Yasin Minta OPD Siapkan Data
SOROTJATENG.ID, SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Salah satunya dengan menyambut terbuka pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Taj Yasin memastikan Pemprov Jateng akan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.
Pemprov juga siap memberikan data dan informasi secara transparan sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan program daerah.
Hal itu disampaikan Taj Yasin saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan BPK di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (31/8/2026).
Menurut Taj Yasin, pemeriksaan BPK tidak semata-mata dipandang sebagai proses penilaian, tetapi juga menjadi momentum bagi Pemprov Jateng untuk memperbaiki dan menyelaraskan tata kelola pemerintahan.
Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi objek pemeriksaan segera menyiapkan dokumen maupun informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa.
“Untuk setiap OPD yang akan diperiksa atau ada penilaian, apa yang perlu disiapkan, langsung disiapkan,” ujar tokoh yang akrab disapa Gus Yasin tersebut.
Gus Yasin: Audit BPK Jadi Momentum Perbaikan
Gus Yasin berharap pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat menghasilkan evaluasi dan masukan secara objektif bagi Pemprov Jateng.
Menurutnya, rekomendasi hasil pemeriksaan dapat menjadi bahan untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin baik.
“Saya yakin bahwa pemeriksaan dan penilaian kali ini adalah untuk memperbaiki dan memberikan masukan yang bagus buat pemerintahan kami semakin bersih, semakin memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, keterbukaan terhadap proses pemeriksaan merupakan bagian dari upaya Pemprov Jateng membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
BPK Periksa Empat Sektor di Jawa Tengah
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah mengatakan terdapat empat pemeriksaan yang dilakukan terhadap program pemerintah daerah.
Pertama, pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam mendukung pencapaian ketahanan energi.
Kedua, pemeriksaan kinerja terkait upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi dan keterjangkauan pangan secara berkelanjutan.
Ketiga, pemeriksaan kepatuhan terhadap pengelolaan bidang pendidikan.
Keempat, pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Ahmad Luthfi menjelaskan, pemeriksaan tematik tersebut merupakan bagian dari upaya BPK mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah. Pemeriksaan juga diarahkan agar selaras dengan kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 serta Renstra BPK 2025-2029.
Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Selain memastikan aspek kepatuhan dan kinerja, pemeriksaan tersebut diharapkan dapat melihat sejauh mana program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan pemeriksaan tersebut, Pemprov Jateng diharapkan memperoleh masukan yang dapat digunakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)