Tak Mau Jadi Penonton Arus Kontainer, Gubernur Jateng; Target Dua Tahun Dry Port Berdiri di Jawa Tengah
Sorotjateng.id, Bekasi – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus pacu perekonomian di berbagai sektor.
Salah satunya, Pemprov Jateng memacu pembangunan dry port (pelabuhan darat) untuk memangkas ketergantungan arus logistik industri. Berada di tengah, Dry port diharapkan bisa penuhi kebutuhan wilayah Jakarta dan Surabaya.
Targetnya tegas yakni fasilitas pelabuhan darat tersebut harus mulai terwujud dalam dua tahun ke depan.
Langkah percepatan itu dilakukan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dengan melakukan studi komparatif ke Cikarang Dry Port di kawasan Jababeka, Kabupaten Bekasi, Sabtu 15 Agustus 2026.
Ia datang bersama pengelola Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Kunjungan tersebut bukan sekadar melihat fasilitas. Ahmad Luthfi ingin memastikan konsep dry port yang akan dibangun di Jawa Tengah benar-benar mampu menjawab persoalan logistik sekaligus memperkuat daya saing kawasan industri.
“Sekitar 70 persen kontainer di Jawa Tengah pengirimannya masih banyak ke Jakarta dan Surabaya. Untuk menopang Pelabuhan Tanjung Emas yang kurang maksimal, salah satu solusinya adalah dry port,” kata Luthfi seusai berdiskusi dengan pengelola Cikarang Dry Port.
Menurut dia, dikutif dari rilis, Minggu 16 Agustus 2026, keberadaan dry port menjadi penting karena pertumbuhan kawasan industri di Jawa Tengah harus diikuti dengan sistem logistik yang efisien. Tanpa dukungan logistik yang memadai, biaya distribusi berpotensi tetap tinggi dan mengurangi daya saing produk industri dari Jateng.
Dry port yang berfungsi sebagai terminal logistik di daratan tersebut menjalankan fungsi seperti pelabuhan laut. Taruh misal mulai bongkar muat dan penyimpanan kontainer, pemeriksaan kepabeanan, konsolidasi barang, hingga pengurusan dokumen ekspor-impor.
Pemprov Jateng mengantongi dua alternatif lokasi pembangunan dry port. Masing-masing memiliki luas sekitar 50 hektare, yakni di kawasan KITB Batang dan Weleri, Kabupaten Kendal.
Untuk lokasi Batang, proses persiapannya dinilai lebih maju. Kesepahaman telah terjalin antara PT KAI, Pelindo, KITB, SPJT, dan BUMD Batang. Tahap berikutnya berupa studi kelayakan dan pemilihan konsultan perencana.
“Yang sudah kita kerjakan sekarang adalah di KITB, sudah MoU, tapi juga menunggu perkembangan situasi. Prinsipnya, dua tahun ke depan dry port harus jadi,” tegas Luthfi.
Dalam studi tersebut, rombongan Pemprov Jateng mempelajari langsung pengelolaan Cikarang Dry Port yang telah beroperasi sejak 2010. Fasilitas tersebut menjadi salah satu simpul logistik yang melayani aktivitas ekspor-impor ratusan perusahaan industri.
Direktur Cikarang Dry Port, Noor Yusuf, mengatakan, fasilitas tersebut saat ini melayani sekitar 500 perusahaan industri, dengan cakupan pengguna mulai dari Tangerang, Cikarang, Cikampek hingga Bandung.
Menurut dia, konsep dry port tidak hanya berfungsi sebagai titik perpindahan barang, tetapi juga menyediakan fasilitas pendukung logistik, termasuk storage atau tempat penyimpanan.
“Konsep dry port ini mendukung fasilitas lebih luas, termasuk storage. Jababeka juga sedang menyiapkan rencana pembangunan dry port di Weleri, Kendal,” ujarnya.
Rencana tersebut sekaligus membuka peluang integrasi antara pengembangan kawasan industri dan sistem logistik di Jawa Tengah.
Bagi Jateng, pembangunan dry port di Batang maupun Kendal diharapkan menjadi simpul baru yang memperpendek rantai distribusi barang. Arus kontainer dari kawasan industri tidak lagi seluruhnya harus bergerak menuju Jakarta atau Surabaya sebelum diproses untuk kegiatan ekspor-impor.
Dengan demikian, keberadaan dry port bukan hanya proyek infrastruktur baru, tetapi bagian dari strategi besar memperkuat ekosistem industri, menekan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing Jawa Tengah sebagai salah satu basis manufaktur nasional.