Sekda Jateng Sumarno Dorong Lulusan Sekolah Rakyat Lanjut Vokasi atau Kuliah

SOROTJATENG.ID, JAKARTA – Masa depan peserta Sekolah Rakyat setelah menyelesaikan pendidikan menjadi perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno.

Ia mendorong agar pendidikan di Sekolah Rakyat tidak berhenti ketika peserta menyelesaikan jenjang sekolah, tetapi dilanjutkan dengan akses pendidikan vokasi maupun perguruan tinggi.

Menurut Sumarno, kesinambungan pendidikan tersebut penting agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Gagasan itu menjadi salah satu rekomendasi yang disusun Sumarno bersama timnya dalam program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama/Madya Tahun 2026.

Rekomendasi tersebut telah disampaikan langsung kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam pertemuan daring pada 8 September 2026.

“Untuk Sekolah Rakyat ini, rekomendasinya adalah menentukan arah ke depan, apakah akan diarahkan ke pendidikan vokasi atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi,” kata Sumarno seusai mengikuti Graduation RPL Program Khusus Jenjang JPT Utama/Madya Tahun 2026 di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Sekolah Rakyat Jangan Berhenti Setelah Lulus

Sumarno menilai Sekolah Rakyat memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun, dampak program tersebut akan lebih kuat apabila peserta mendapatkan jalur yang jelas setelah menyelesaikan pendidikan.

Karena itu, menurut dia, perlu dipikirkan sejak awal pilihan pendidikan lanjutan yang sesuai dengan potensi peserta. Jalur vokasi dapat menjadi pilihan bagi mereka yang ingin memiliki keterampilan dan segera memasuki dunia kerja, sedangkan peserta yang memiliki peluang akademik dapat diarahkan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Gagasan tersebut dibahas dalam RPL dengan tema Orkestrasi Kebijakan Lintas Sektor dalam Pengentasan Kemiskinan.

Dalam program itu, peserta tidak hanya mendapatkan pembelajaran melalui kelas dan e-learning. Mereka juga diminta menyusun rencana aksi kolaboratif berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi pemerintah.

Sebanyak 28 peserta dibagi ke dalam tiga kelompok isu. Masing-masing kelompok membahas integrasi data untuk pemanfaatan data terpadu sosial ekonomi, bantuan sosial adaptif untuk mencegah kemiskinan baru, serta Sekolah Rakyat sebagai investasi modal manusia untuk memutus kemiskinan antargenerasi.

Sumarno tergabung dalam kelompok yang membahas Sekolah Rakyat.

Pengentasan Kemiskinan Tak Bisa Dikerjakan Sendiri

Dari proses pembelajaran tersebut, Sumarno melihat bahwa persoalan kemiskinan memiliki banyak dimensi sehingga tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor atau kementerian saja.

Pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pemanfaatan teknologi memiliki keterkaitan dalam menentukan keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan.

“Kita mendapat banyak sekali pembelajaran melalui diskusi-diskusi dengan teman-teman, dan kita juga memberi rekomendasi Kementerian Sosial untuk menyelesaikan problem-problem yang di kelompok kami,” ujarnya.

Selain menghasilkan rekomendasi, program tersebut juga mempertemukan pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga.

Menurut Sumarno, interaksi tersebut membuka jejaring baru yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Bagi dia, jejaring lintas sektor menjadi modal penting karena penyelesaian persoalan kemiskinan membutuhkan kerja bersama, bukan pendekatan sektoral.

LAN Dorong Pemerintah Tinggalkan Pola Kerja Sektoral

Kepala LAN Muhammad Taufiq mengatakan pendekatan dalam program RPL memang dirancang agar peserta tidak berhenti pada diskusi dan menghasilkan rekomendasi semata.

Menurutnya, kemiskinan merupakan persoalan ekosistem yang mencakup berbagai bidang, mulai pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga teknologi. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan pola kerja yang juga berbasis ekosistem.

“Ketika masalahnya ekosistem, tentunya tadi perlu sebuah cara kerja ekosistem,” ujar Taufiq.

Ia mengatakan para peserta didorong meninggalkan pola kerja sektoral atau yang disebut sebagai “egosistem”. Sebaliknya, peserta diarahkan membangun kerja kolaboratif melalui proses co-sensing, co-creating, hingga collective action.

Dengan pendekatan tersebut, pengalaman dan kewenangan para pejabat dari berbagai instansi diharapkan dapat dipadukan untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif.

Rekomendasi Bisa Jadi Bahan Kebijakan Kemensos

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menilai hasil pembelajaran dalam program tersebut memiliki nilai praktis karena disusun berdasarkan pengalaman lapangan dan kewenangan masing-masing instansi.

Menurutnya, rencana aksi yang dihasilkan para peserta dapat dirangkum menjadi bahan perencanaan Kementerian Sosial. Bahkan, hasil tersebut berpeluang diteruskan menjadi bahan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.

Program RPL khusus Jenjang JPT Utama/Madya Tahun 2026 berlangsung sekitar enam pekan, mulai 4 Agustus hingga 15 September 2026.

Program tersebut diikuti 28 peserta dari 15 kementerian/lembaga dan tiga sekretaris daerah provinsi.

Dalam acara graduasi di Kantor LAN Jakarta, Sumarno menjadi salah satu dari tujuh peserta yang memperoleh predikat sangat memuaskan.

Bagi Sumarno, hasil terpenting dari program tersebut bukan hanya predikat kelulusan, tetapi lahirnya gagasan dan jejaring kolaborasi untuk memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan.

Salah satunya memastikan peserta Sekolah Rakyat memiliki jalan yang jelas setelah lulus agar pendidikan benar-benar menjadi pintu keluar dari kemiskinan antargenerasi. (*)