Gibran Diminta Mundur atau Dimakzulkan? Ini Pandangan Mahfud MD
SOROTJATENG.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai pengunduran diri secara sukarela menjadi opsi yang lebih cepat dan ringan untuk menyelesaikan polemik jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, langkah tersebut lebih sederhana dibandingkan harus melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment.
Pandangan itu disampaikan Mahfud MD melalui kanal YouTube Mahfud MD Official yang tayang pada Selasa, 10 November 2026. Ia menilai pengunduran diri dapat menjadi jalan keluar yang lebih kondusif bagi kepentingan bangsa dan negara.
“Menurut saya bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft ya, kalau dia meminta mengundurkan diri aja mundur,” kata Mahfud, dikutip Rabu (11/11/2026).
Mahfud MD Nilai Pengunduran Diri Gibran Lebih Sederhana
Mahfud menjelaskan, mekanisme pemakzulan Wakil Presiden bukan proses yang bisa dilakukan secara instan. Pemberhentian melalui jalur tersebut harus memenuhi persyaratan serta melewati tahapan konstitusional yang melibatkan lembaga negara.
Karena itu, apabila pengunduran diri dilakukan atas kehendak sendiri, penyelesaian polemik dinilai bisa berlangsung lebih cepat tanpa harus melalui proses politik dan hukum yang panjang.
Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa apabila Wakil Presiden tidak mengundurkan diri dan kondisi yang ada memenuhi persyaratan pemakzulan, proses pemberhentian tetap dapat ditempuh melalui mekanisme konstitusi.
“Kalau dia tidak mundur juga, kan harus dimakzulkan kalau situasi seperti itu,” ujarnya.
Mahfud MD Tegaskan Proses Tidak Boleh Berhenti karena Pengganti
Mahfud juga mengingatkan agar proses penyelesaian persoalan tersebut tidak terhambat oleh pembahasan mengenai siapa yang akan menggantikan posisi Wakil Presiden.
Menurutnya, persoalan penggantian pejabat tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan proses yang sedang berjalan.
“Pokoknya proses ini jangan berhenti hanya karena mencari pengganti,” katanya.
Di sisi lain, Mahfud menolak jika polemik jabatan Wakil Presiden harus berujung pada tuntutan pengunduran diri Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai tidak ada alasan untuk meminta Presiden berhenti dari jabatannya apabila persoalan yang dipermasalahkan hanya berkaitan dengan posisi Wakil Presiden.
“Gak mungkin dong kita minta Presiden berhenti satu paket. Pak Prabowo kan tidak punya masalah apa-apa,” ujar Mahfud.
Mekanisme Penggantian Wakil Presiden Diatur UUD 1945
Dalam ketatanegaraan Indonesia, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon, sementara MPR menentukan satu orang untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang kosong.
Mekanisme pengisian jabatan tersebut berbeda dengan proses pemakzulan. Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden melalui impeachment harus melewati tahapan konstitusional, termasuk proses di DPR dan pemeriksaan Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan UUD 1945.
Pandangan Mahfud MD mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka tersebut merupakan pendapat mengenai alternatif penyelesaian polemik jabatan Wakil Presiden.
Adapun pengunduran diri maupun pemberhentian Wakil Presiden tetap harus mengikuti prosedur hukum dan konstitusi yang berlaku. (*)
