Kesenjangan Stunting Jateng Masih Lebar, Lima Daerah Ini Catat Angka di Atas 15 Persen

SOROTJATENG.ID, SEMARANG – Penurunan prevalensi stunting di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan antarwilayah.

Di tengah angka provinsi yang terus menurun, sejumlah kabupaten masih mencatat prevalensi di atas 15 persen.

Berdasarkan data triwulan II 2026, prevalensi stunting Jawa Tengah berada di angka 9,93 persen.

Namun, angka tersebut belum menggambarkan kondisi yang sama di seluruh kabupaten/kota.

Data yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Semarang, Selasa (22/9/2026), menunjukkan adanya perbedaan cukup lebar antarwilayah.

Wonosobo tercatat memiliki prevalensi stunting sebesar 18,05 persen, disusul Purworejo 16,62 persen, Banjarnegara 16,24 persen, Kabupaten Magelang 15,82 persen, dan Kabupaten Tegal 15,59 persen.

Di sisi lain, terdapat daerah yang angka prevalensinya jauh lebih rendah. Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang disebut berada di sekitar 2 persen.

Demak dan Kabupaten Semarang Jadi Bahan Pembelajaran

Perbedaan angka tersebut menjadi perhatian Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Luthfi mengatakan keberhasilan Demak dan Kabupaten Semarang dalam menekan prevalensi stunting akan dijadikan bahan pembelajaran bagi daerah lain.

“Seluruh daerah saya minta agar belajar dengan Demak dan Semarang,” kata Luthfi.

Pemprov Jateng meminta organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengamati berbagai praktik yang telah dilakukan kedua daerah tersebut.

Namun, praktik tersebut tidak serta-merta diterapkan secara sama di semua daerah.

Setiap wilayah diminta mengamati, meniru dan memodifikasi sesuai persoalan serta karakter masyarakat masing-masing.

Data Jadi Dasar Penanganan Stunting

Luthfi mengatakan daerah dengan prevalensi stunting tinggi perlu memiliki data yang valid mengenai kondisi masyarakat dan faktor penyebabnya.

Menurutnya, persoalan stunting dapat berkaitan dengan berbagai faktor, seperti kekurangan gizi, lingkungan yang kurang bersih dan pola hidup masyarakat.

Karena itu, pendataan menjadi bagian penting agar program intervensi tidak dilakukan secara umum, tetapi menyasar kelompok yang memang membutuhkan.

“Penanganan stunting perlu dilakukan bersama-sama secara komprehensif sesuai dengan kewenangan masing-masing, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa,” ujar Luthfi.

Target Nasional 2029 Masih Harus Dikejar

Persoalan kesenjangan tersebut juga menjadi bagian dari tantangan pencapaian target nasional.

Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia Sekretariat Wakil Presiden Eddy Cahyono Sugiarto menyebut prevalensi stunting nasional saat ini mencapai 19,8 persen.

Sementara pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 14-15 persen pada 2029.

Dengan target tersebut, menurut Eddy, masih terdapat sekitar empat persen yang perlu dikejar.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan berbagai sektor karena stunting tidak hanya berkaitan dengan persoalan makanan dan gizi.

“Tadi juga ada good lessons (pelajaran baik) dari dua kabupaten, yang akan kami replika untuk ditiru di daerah lain, tidak hanya regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tapi seluruh Indonesia,” kata Eddy.

Menurutnya, praktik baik dari daerah yang berhasil menekan prevalensi dapat menjadi bahan pembelajaran untuk wilayah lain.

Stunting Akan Dikaitkan dengan Program MBG

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Budi Setiyono mengatakan penanganan stunting di Indonesia masih membutuhkan sinergi berbagai program.

Salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan disinergikan dengan upaya pencegahan stunting.

Kelompok yang menjadi perhatian antara lain ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD.

Sinergi tersebut diharapkan dapat membuat intervensi lebih terarah karena dukungan program dapat disesuaikan dengan kelompok sasaran di daerah.

Tantangan Jateng Bukan Sekadar Menurunkan Angka

Dengan prevalensi Jawa Tengah sebesar 9,93 persen, pekerjaan rumah pemerintah daerah tidak hanya mempertahankan tren penurunan, tetapi juga memperkecil jarak antarwilayah.

Daerah dengan angka tinggi perlu memperkuat pendataan dan intervensi, sementara praktik dari wilayah dengan prevalensi rendah seperti Demak dan Kabupaten Semarang dapat menjadi bahan pembelajaran.

Pendekatan tersebut diharapkan membuat upaya penurunan stunting tidak berhenti pada pencapaian angka provinsi, tetapi juga mendorong perbaikan kondisi di setiap kabupaten dan kota. (*)