IKM Jateng Ingin Beralih ke Teknologi Hijau, Tapi Terbentur Biaya dan Agunan
SOROTJATENG.ID, SEMARANG – Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Jawa Tengah menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan.
Persoalannya bukan hanya kebutuhan modal yang besar, tetapi juga keterbatasan agunan yang dimiliki sebagian IKM.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. Ia mendorong adanya terobosan agar pembiayaan hijau lebih mudah diakses pelaku IKM.
“Industri kecil ini, IKM ini rata-rata agunannya juga kecil, sementara untuk melaksanakan industri ramah membutuhkan biaya yang besar,” kata Taj Yasin saat memberikan keynote speech dalam Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi Strategis bertema “Mengurai Hambatan Pembiayaan Hijau pada Sektor Industri Kecil dan Menengah” yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (28/9/2026) kemarin.
Menurut Taj Yasin, penggunaan teknologi ramah lingkungan memang berpotensi membuat operasional industri lebih efisien dalam jangka panjang. Namun, pelaku usaha harus mengeluarkan modal cukup besar sejak awal.
Persoalan muncul karena manfaat efisiensi tersebut baru dapat dirasakan dalam jangka waktu tertentu. Sementara kebutuhan investasi harus dipenuhi sejak teknologi tersebut mulai diterapkan.
Karena itu, Taj Yasin meminta FGD tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan skema atau terobosan pembiayaan yang sesuai dengan kondisi IKM.
“Ini yang harus kita dorong bersama-sama dan kita carikan terobosan-terobosan,” ujarnya.
Industri Jadi Penopang Ekonomi Jateng
Dorongan terhadap pembiayaan hijau dinilai penting karena sektor industri memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Tengah.
Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,71 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Secara kumulatif, ekonomi Jawa Tengah pada semester pertama 2026 tumbuh 5,80 persen.
Sektor industri menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 33,18 persen terhadap perekonomian Jawa Tengah. Setelah itu, sektor perdagangan berkontribusi 13,78 persen dan pertanian 12,56 persen.
Taj Yasin mengatakan pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan produktivitas dan daya saing industri.
“Kita tidak cukup hanya berbicara bagaimana mempertahankan pertumbuhan, kita juga harus berbicara tentang bagaimana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan produktivitas yang lebih tinggi, daya saing yang lebih kuat, lapangan kerja yang semakin berkualitas dan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang,” katanya.
OJK Dorong Kolaborasi Pembiayaan Hijau
Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Tengah, Taufik Andriawan, mengatakan pembiayaan hijau diperlukan untuk mendukung mitigasi risiko krisis lingkungan sekaligus pembangunan Jawa Tengah 2025-2030.
Menurut Taufik, industri jasa keuangan, termasuk perbankan di Jawa Tengah, telah mendukung pembiayaan hijau melalui penyaluran kredit kepada sektor yang berpotensi mendukung kegiatan berkelanjutan.
Namun, jumlah pelaku usaha yang mengajukan pembiayaan di sektor tersebut masih relatif kecil.
Karena itu, peningkatan pembiayaan hijau membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, pakar lingkungan hingga pelaku industri.
“Diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholders untuk meningkatkan potensi pembiayaan hijau di Jawa Tengah,” kata Taufik.
FGD tersebut menjadi ruang untuk membahas berbagai hambatan pembiayaan sekaligus mencari pendekatan yang dapat mempertemukan kebutuhan IKM dengan dukungan sektor jasa keuangan.
Dengan akses pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik IKM, investasi menuju teknologi ramah lingkungan diharapkan tidak hanya menjadi kebutuhan jangka panjang, tetapi dapat lebih mudah dijangkau pelaku industri kecil dan menengah di Jawa Tengah. (*)
