Nawal Yasin Dorong Kader PKK Jateng Perkuat Literasi Keuangan, Waspadai Pinjol Ilegal dan Penipuan Digital

Nawal Arafah Yasin mendorong kader PKK Jateng memperkuat literasi keuangan keluarga untuk mencegah pinjol ilegal dan penipuan digital. OJK mencatat 36.549 pengaduan pinjol ilegal pada 2026. (Dok)

SOROTJATENG.ID, SEMARANG – Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mendorong kader PKK memperkuat literasi keuangan keluarga guna mencegah masyarakat terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal dan penipuan transaksi digital.

Menurut Nawal, ketahanan ekonomi keluarga tidak cukup hanya dibangun melalui peningkatan pendapatan. Kemampuan mengelola keuangan, memahami risiko, serta memilih layanan keuangan yang aman juga menjadi faktor penting dalam menjaga kesejahteraan rumah tangga.

Hal tersebut disampaikan Nawal saat membuka Pembekalan Training of Trainer (ToT) Literasi Keuangan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Senin (16/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Ketua TP PKK dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah dikukuhkan sebagai Duta Literasi dan Inklusi Keuangan.

Kader PKK Jadi Penggerak Literasi Keuangan Keluarga

Nawal berharap kader PKK dapat menjadi edukator sekaligus penggerak literasi keuangan di tengah masyarakat. Peran tersebut dinilai penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga sekaligus memperkuat kewaspadaan terhadap berbagai kejahatan keuangan.

Dia menegaskan, persoalan keuangan rumah tangga tidak hanya dipengaruhi besarnya pendapatan. Rendahnya literasi, keterampilan, kedisiplinan, serta ketepatan mengambil keputusan keuangan turut memengaruhi kondisi ekonomi keluarga.

Karena itu, pemberdayaan ekonomi keluarga perlu dilakukan secara menyeluruh. Kader PKK tidak hanya memberikan pelatihan keterampilan agar masyarakat mampu menghasilkan produk dan memperoleh pendapatan, tetapi juga membekali keluarga dengan kemampuan mengelola keuangan.

“Kita hari ini ingin keluarga di Jawa Tengah berdaya secara ekonomi, bukan hanya pelatihan bagaimana caranya membuat produk, tetapi bagaimana kader PKK ini juga mampu mengelola keuangannya,” ujar Nawal.

Bunda Literasi Jawa Tengah tersebut menambahkan, masyarakat perlu lebih cermat sebelum menggunakan produk maupun layanan keuangan, terutama yang berbasis digital.

Kader PKK diharapkan mampu mengedukasi keluarga agar selalu memastikan legalitas layanan, memahami aspek keamanan, serta mempertimbangkan risiko sebelum melakukan transaksi keuangan.

OJK Catat 36.549 Pengaduan Pinjol Ilegal

Penguatan literasi keuangan semakin penting seiring meningkatnya ancaman pinjaman online ilegal dan penipuan digital.

Berdasarkan data OJK, sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026 tercatat sebanyak 36.549 pengaduan terkait pinjaman online ilegal. Dalam periode yang sama, OJK telah menghentikan 1.199 entitas pinjaman online ilegal.

Sementara itu, Indonesia Anti Scam Center (IASC) OJK mencatat 737.686 laporan penipuan dalam periode 22 November hingga 28 Oktober 2026. Sebanyak 1.471.112 rekening telah diblokir, dengan dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar.

Nawal mengingatkan masyarakat yang menjadi korban penipuan digital, investasi bodong, maupun kejahatan keuangan lainnya agar segera melapor kepada OJK melalui call center 157.

Dia berharap pesan tersebut dapat diteruskan oleh kader PKK kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing.

“Segera lapor kepada pihak-pihak terkait jika menjadi korban penipuan digital, investasi bodong dan sebagainya. Jadi kegiatan TOT ini akan mengedukasi kader-kader PKK yang ada di bawah,” pungkasnya.

OJK Jateng Sebut Duta Literasi Keuangan Punya Tiga Peran

Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengatakan para Duta Literasi dan Inklusi Keuangan yang baru dikukuhkan memiliki tiga peran strategis.

Pertama, sebagai edukator atau pelatih yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan.

Kedua, menjadi role model atau teladan dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, sebagai penggerak yang mengajak masyarakat memahami sektor keuangan serta memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Menurut Hidayat, PKK memiliki jaringan organisasi yang sistematis, terstruktur, dan mengakar hingga tingkat masyarakat. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk memperluas jangkauan edukasi literasi dan inklusi keuangan.

“Kami dari OJK karena punya keyakinan, bahwa PKK ini adalah organisasi yang sangat sistematis, terstruktur, mengakar sampai ke masyarakat, kita meyakini bahwa ini adalah kerja sama yang sangat baik,” ungkap Hidayat.

Melalui kolaborasi OJK dan PKK, literasi keuangan diharapkan semakin menjangkau keluarga di Jawa Tengah sehingga masyarakat tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan, tetapi juga lebih cakap menjaga, mengelola, dan melindungi keuangan secara aman serta bertanggung jawab. (*)

Editor