Otoritas Jasa Keuangan Ungkap Ancaman Baru Fintech Lending
SOROTJATENG.ID, JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ungkapkan sinyal tegas bagi industri pinjaman online (fintech lending atau LPBBTI) di Indonesia. OJK sebut saat ini, keamanan standar di dunia bisnis dengan transaksi serba online tidak lagi cukup.
Sebagai regulator, Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan industri membangun ketahanan siber (cyber resilience) sekaligus memperketat etika penagihan guna menekan risiko operasional dan melindungi konsumen.
Langkah ini ditandai dengan peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen oleh OJK di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, dalam rilisnya menegaskan perubahan lanskap ancaman siber menuntut industri memperkuat daya tahan sistem saat diserang, bukan sekadar mengandalkan benteng pertahanan.
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK.
“Penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan mengantisipasi, mendeteksi, merespons, hingga memulihkan layanan secara cepat ketika insiden terjadi,” ujar Agusman.
Pedoman tersebut mencakup lima aspek utama, yaitu tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.
Pedoman juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat maturitas keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, dan menyusun langkah perbaikan secara terukur. Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko sesuai skala, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara.
Agusman menekankan bahwa keamanan dan ketahanan siber bukan semata tanggung jawab fungsi teknologi informasi, melainkan bagian integral dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan yang memerlukan keterlibatan aktif direksi, dewan komisaris, dan seluruh pegawai.
Sementara itu, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menegaskan bahwa ancaman siber telah menjadi risiko bisnis yang dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, serta merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan.
Oleh karena itu diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan siber sektor jasa keuangan.
Pedoman ini disusun OJK dengan dukungan dan masukan BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), dan ISACA Indonesia Chapter.
Penguatan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen
Selain peluncuran pedoman keamanan dan ketahanan siber, kegiatan tersebut juga diikuti dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP) sebagai bentuk komitmen memperkuat praktik penagihan yang beretika, profesional, dan bertanggung jawab.
“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” tegas Agusman.
Melalui kedua inisiatif tersebut, OJK mendorong penyelenggara LPBBTI untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan ketahanan operasional, termasuk dalam menjaga keamanan data serta memberikan layanan yang aman dan bertanggung jawab kepada masyarakat, guna mendukung pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan
