Jawa Tengah Kembali Raih Penghargaan TPID Terbaik 2026, Inflasi 3,08 Persen

SOROTJATENG.ID, JAKARTA – Provinsi Jawa Tengah kembali meraih penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik 2026.

Penghargaan tersebut diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI)–Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 sekaligus Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).

Ahmad Luthfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kolaborasi berbagai pihak di Jawa Tengah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok.

Menurut dia, upaya tersebut turut mendukung daya beli masyarakat sehingga inflasi Jawa Tengah dapat terjaga.

Data BPS mencatat inflasi Jawa Tengah pada Agustus 2026 sebesar 3,08 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,19 persen.

“Kita punya BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok penting di seluruh kabupaten/kota, di samping intervensi yang dilakukan oleh dinas-dinas, Bank Indonesia (BI) Jateng, dan stakeholder terkait lainnya. Sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terus terjaga,” kata Luthfi, dalam keterangannya.

Produksi Pangan Jadi Kunci Pengendalian Inflasi

Luthfi menjelaskan, pengendalian inflasi Jawa Tengah tidak hanya dilakukan ketika harga pangan mulai naik. Pemerintah juga memperkuat produksi dari sisi hulu hingga distribusi ke masyarakat.

Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional terus meningkatkan produksi pertanian. Berdasarkan data 2025, luas panen padi mencapai sekitar 1,67 juta hektare, meningkat sekitar 120 ribu hektare atau 7,73 persen dibandingkan 2024.

Produksi gabah kering giling tercatat sekitar 9,3 juta ton atau setara sekitar 5,35 juta ton beras. Produksi tersebut berkontribusi sekitar 15,6 persen terhadap kebutuhan pangan nasional.

Produksi jagung juga meningkat 13,37 persen, dari sekitar 2,43 juta ton menjadi 2,75 juta ton.

Untuk memperkuat produksi, sejumlah intervensi dilakukan di sektor hulu, antara lain perbaikan 108 daerah irigasi, penyediaan 5.400 pompa, penanganan banjir di 60 titik, penguatan pola tanam, penyediaan sarana produksi dan benih, pengendalian hama, hingga pengembangan corporate farming.

Perkuat Produksi Cabai hingga Gerakan Pangan Murah

Cabai menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian karena pergerakan harganya dapat memengaruhi inflasi.

Jawa Tengah menjalankan program New Champion di lahan seluas 50 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten, yakni Kabupaten Semarang, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Blora, Batang, dan Boyolali.

Pemerintah juga mendorong pembangunan greenhouse melalui dukungan CSR perusahaan serta membangun komitmen champion petani untuk periode Oktober-Desember 2026 dengan target produksi sekitar 54.500 kilogram.

Sementara dari sisi hilir, pengendalian dilakukan dengan memperkuat rantai pasok melalui supply chain champion, menggelar Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.053 kali, memperkuat 368 kios pangan, serta meningkatkan peran BUMD sebagai off taker atau pembeli komoditas strategis.

Kerja sama antardaerah juga dilakukan dengan sejumlah provinsi, seperti Lampung, NTB, Jawa Timur, dan Maluku Utara.

Selain itu, pemerintah memberikan subsidi pangan bagi produsen dan konsumen dengan nilai mencapai Rp5,135 miliar serta memanfaatkan sistem e-Purchasing untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah.

Digitalisasi Ikut Jaga Efisiensi Ekonomi

Pengendalian inflasi juga berjalan beriringan dengan percepatan digitalisasi daerah.

Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Tengah pada 2025 mencapai 97,58, meningkat dari 96,25 pada 2024. Jawa Tengah juga meraih peringkat II Championship P2DD 2025.

Digitalisasi diterapkan dalam berbagai layanan masyarakat, salah satunya melalui pengembangan New Sakpole yang menyediakan sejumlah kanal pembayaran, seperti virtual account, QRIS, transfer antarbank, dan Laku Pandai Bank Jateng.

Bank Jateng turut mendukung melalui Smart Billing berbasis QRIS, Billing Center, dashboard monitoring, pendampingan roadmap, forum diskusi bersama pemerintah daerah, serta perluasan kanal pembayaran.

Luthfi mengatakan pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah menjadi dua hal yang saling melengkapi dalam memperkuat perekonomian Jawa Tengah.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah dan nasional, termasuk dalam pengendalian inflasi, digitalisasi, serta penguatan tata kelola ekonomi.

Penghargaan TPID Terbaik 2026 tersebut menjadi capaian terbaru Jawa Tengah dalam upaya menjaga stabilitas harga.

Di sisi lain, pemerintah masih perlu mengantisipasi tekanan dari sejumlah komoditas pangan.

BPS mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang utama inflasi Jawa Tengah pada Agustus 2026, dengan komoditas seperti daging ayam ras dan cabai rawit turut memberikan tekanan harga. (*)