Pentingnya Sinergitas TNI-Polri dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif Melalui Kearifan Lokal Masyarakat
DEMAK – Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen menumbuhkan ekonomi melalui pembangunan yang inklusif, pertumbuhan ekonomi ini tercermin dari turunnya rasio kesenjangan produksi antar penduduk (Gini Ratio).
Setidaknya terdapat tiga pilar utama untuk merumuskan pembangunan inklusif. Yakni, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemetaan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, serta peluasan akses dan peluang bagi masyarakat.
Pembangunan ekonomi ini tentunya diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperkecil pertimpangan pendapatan, pembangunan antar wilayah dan menekan angka kemiskinan.
Cita-cita bersama yang akan berdampak positif bagi Indonesia ini tentunya akan tercipta apabila seluruh level pemerintah dari pusat hingga tingkat desa serta keterlibatan seluruh sektor dan elemen masyarakat yang ada. Mengingat Indonesia merupakan wilayah yang luas, terdiri dari kurang lebih 17.001 pulau, 300 kelompok etnik atau 1.340 suku bangsa, dan lebih daei 715 bahasa.
Luasnya Indonesia yang terdiri dari ragam suku dan bahasa ini tentunya juga memiliki tantangan dan rintangan tersendiri untuk transformasi ekonomi yang inklusif. Oleh karenanya, penting untuk membangun melalui kearifan lokal dari lingkup pemerintah terkecil atau masyarakat desa.
Dalam hal ini, perlunya sinergitas antara TNI-Polri untuk turut terlibat dalam proses pembangunan ekonomi yang inklusif sesuai dengan kebutuhan di wilayah masing-masing di luar elemen masyarakat dan pemerintah.
Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang yang terjun langsung ke akar rumput desa tidak hanya berperan di keamanan, namun turut memetakan kebutuhan warga sesuai daerahnya masing-masing untuk kemajuan ekonomi bersama.
Misalnya di wilayah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, di setiap desanya pasti terdapat ketimpangan baik dari segi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan sosial, ekonomi, maupun pembangunan.
Dalam pembangunan SDM sendiri, hendaknya para Babinsa dan Bhabinkamtibmas turut dibekali keahlian lain, seperti ilmu marketing atau pemasaran, digitalisasi untuk ruang-ruang ekonomi kreatif. Meskipun terkesan lucu, tapi memang keahlian tersebut sekarang sangat dibutuhkan masyarakat di Demak.
Perdesaan di Demak, banyak masyarakat yang bisa memproduksi makanan lokal maupun kerajinan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi daerah. Namun lagi-lagi masalah yang timbul adalah segi pemasaran. Sementara program-program pelatihan yang diadakan pemerintah daerah bersifat terbatas dan tidak semua terjangkau. Di posisi inilah saatnya TNI-Polri bersinergi.
Fakta lapangan di Demak, banyak kasus kenakalan remaja, pencurian, dan kriminal lainnya rata-rata dilakukan oleh pengangguran atau mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Dengan sinergitas TNI-Polri memanfaatkan ruang kosong ini tentunya selain membina ekonomi kreatif juga turut menekan angka kriminalitas di wilayah binaan.
Bantuan lain juga bisa dilakukan dengan alat penunjang ekonomi kreatif di masyarakat desa, seperti alat produksisi dan sebagainya. Dengan mengurangi bantuan sosial (Bansos) berupa bahan makanan, bantuan semacam ini dirasa lebih bermanfaat dan berdampak jangka panjang.
Melihat iklim Demak, bantuan infrastruktur juga perlu dilakukan oleh TNI-Polri untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif. Apabila TNI memiliki program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang biasanya dipusatkan untuk pembangunan jalur ekonomi, maka Polri melengkapinya di sektor lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Baru-baru ini, dalam momentum Hari Bhayangkara ke-78, Polres Demak memberikan bantuan sumur bor untuk Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Kalijaga di Desa Katonsari, Kecamatan Demak. Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan Polri untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif di masyarakat.
Mengacu tahun sebelumnya, saat musim kemarau tiba, sejumlah wilayah di Kabupaten Demak mengalami kekeringan dan warga kesulitan air bersih. Kondisi ini mengakibatkan warga kelimpungan dan menghambat kegiatan ekonomi.
Oleh karenanya, dengan adanya bantuan sumur bor tersebut sangat bermanfaat dan dapat meringankan beban warga saat musim kemarau tiba.
Kendati demikian, bantuan ini tidaklah cukup. Sehingga perlu adanya kelanjutan dan inovasi-inovasi lain buah sinergitas antara TNI-Polri untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif ke depan sesuai dengan kearifan lokal.(SJ/12)