Pemprov Jateng Perluas Program Satu OPD Satu Desa, Sasar Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi

SOROTJATENG.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memperluas program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan sebagai bagian dari strategi mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Hingga kini, program tersebut telah menjangkau 641 desa di Jawa Tengah.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, perluasan pendampingan akan diarahkan pada desa-desa yang memiliki persoalan kemiskinan cukup tinggi.

Penentuan lokasi sasaran akan dilakukan dengan melihat data secara lebih rinci hingga tingkat kecamatan dan desa.

Hal itu disampaikan Taj Yasin saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kantor Bappeda Jateng, Selasa (29/9/2026).

Pendampingan Desa Dimulai dari Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi

Taj Yasin mengatakan, penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah perlu terus diperkuat dengan pembenahan data dan intervensi yang lebih terarah.

Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui secara detail lokasi masyarakat yang masih menghadapi persoalan kemiskinan. Data tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan desa yang membutuhkan pendampingan lebih intensif.

“Di kecamatan kita mana yang paling miskin?, kita kecilkan lagi di kecamatan itu desanya mana. Di situ kita tugaskan OPD kita,” kata Taj Yasin, dalam keterangannya.

Melalui pola tersebut, OPD tidak hanya menjalankan program berdasarkan sektornya masing-masing, tetapi ikut memastikan kebutuhan desa dapat terhubung dengan berbagai program pemerintah.

OPD Berperan sebagai Koordinator Lintas Program

Taj Yasin menegaskan, OPD yang mendapatkan tugas pendampingan tidak harus menyelesaikan seluruh persoalan kemiskinan secara mandiri.

OPD tersebut berperan sebagai koordinator yang menghubungkan kebutuhan desa dengan program dari perangkat daerah lainnya. Dengan demikian, intervensi kemiskinan dapat dilakukan secara lintas sektor.

“Mereka sifatnya menjadi coordinator, supaya program itu bisa berjalan semuanya di desa-desa tersebut,” ujarnya.

Pola ini diharapkan membuat penanggulangan kemiskinan lebih terarah karena program yang masuk ke desa disesuaikan dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pemutakhiran Data Jadi Kunci

Selain memperluas pendampingan desa, Taj Yasin menekankan pentingnya pemutakhiran data kemiskinan secara berkala.

Ia menilai perubahan kondisi masyarakat harus segera tercatat agar program pemerintah dapat diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Menurut Taj Yasin, proses verifikasi data dapat dimulai dari tingkat desa hingga RT dan RW.

Perangkat desa bersama tokoh masyarakat dinilai memiliki pengetahuan yang lebih dekat mengenai kondisi warga di lingkungannya.

Keberanian melakukan verifikasi sekaligus memperbaiki data, kata dia, menjadi salah satu kunci agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.

Bantuan Harus Mendorong Masyarakat Produktif

Taj Yasin juga mengingatkan agar program penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada bantuan konsumtif.

Bagi masyarakat usia produktif, intervensi perlu diarahkan pada pemberdayaan sehingga mereka memiliki kemampuan meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Ia mencontohkan bantuan produktif berupa kambing, ayam, maupun unggas.

Bantuan tersebut harus dibarengi pendampingan dan pengawasan agar dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi penerimanya.

Dengan demikian, bantuan tidak sekadar memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi dapat menjadi modal bagi keluarga untuk meningkatkan penghasilan.

Kemiskinan Jateng 9,21 Persen

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan, upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan seiring pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,31 persen.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan penciptaan lapangan kerja agar masyarakat memperoleh pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan.

Ia menyebut persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada Maret 2026 tercatat 9,21 persen atau sekitar 3,29 juta orang.

Kemiskinan juga masih relatif tinggi di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi karakter Jawa Tengah yang sebagian besar merupakan wilayah agraris dengan alternatif sumber pendapatan yang relatif terbatas.

Kemiskinan Ekstrem Turun Lebih dari 50 Persen

Di sisi lain, kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan positif.

Imam menyebut angka kemiskinan ekstrem turun dari sekitar 0,62 persen pada 2024 menjadi 0,3 persen pada 2025. Penurunan tersebut mencapai lebih dari 50 persen.

Ia mencontohkan Kota Surakarta dan Kota Salatiga yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrem secara signifikan.

Pengalaman kedua daerah tersebut dinilai dapat menjadi pembelajaran bagi kabupaten/kota lain dalam merancang strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem.

“Ini bisa menjadi rujukan best practice (praktik baik) untuk kabupaten dan kota yang lainnya, terutama dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem,” katanya. (*)