Kemiskinan Jateng Maret 2026 Turun Jadi 9,21 Persen, Ini Strategi Pemprov
SOROTJATENG.ID, SALATIGA – Angka kemiskinan di Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2026 turun menjadi 9,21 persen, dibandingkan 9,48 persen pada Maret 2025.
Penurunan tersebut juga terlihat dari jumlah penduduk miskin. Dalam satu tahun, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang sekitar 81.250 orang, dari sebelumnya 3,37 juta orang menjadi 3,29 juta orang.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat berbagai strategi agar tren penurunan kemiskinan tersebut dapat dipertahankan. Salah satunya dengan melibatkan perguruan tinggi dalam program pemberdayaan masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, sebanyak 123 perguruan tinggi telah dilibatkan untuk bersama-sama menangani persoalan kemiskinan di wilayah Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan Luthfi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, kemarin.
Menurut Luthfi, perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam penelitian, tetapi juga dilibatkan dalam pendataan dan pendampingan masyarakat hingga tingkat desa.
“Perguruan tinggi kita libatkan dalam penelitian, pendataan, sampai pendampingan masyarakat di tingkat desa,” kata Luthfi, dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).
Dari total 123 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Pemprov Jateng, sebanyak 49 kampus terlibat pada 2025 dan 74 perguruan tinggi lainnya pada 2026.
Kerja sama tersebut diwujudkan melalui berbagai program, seperti KKN tematik, pendampingan usaha masyarakat, pendataan rumah tidak layak huni, penanganan stunting, hingga pengembangan teknologi desalinasi air.
Kemiskinan Tak Cukup Ditangani dengan Bansos
Luthfi menilai penanganan kemiskinan membutuhkan intervensi yang lebih luas. Pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantuan sosial atau memperbaiki rumah tidak layak huni, tetapi juga perlu menangani persoalan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga.
Pelibatan perguruan tinggi diharapkan dapat membuat program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran karena didukung penelitian, pendataan, serta pendampingan berbasis kondisi masyarakat di lapangan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah saat ini mendorong perubahan pendekatan dari pemberian bantuan sosial menuju pemberdayaan.
Menurutnya, masyarakat perlu didorong agar memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi sehingga ketergantungan terhadap bantuan sosial dapat berkurang.
“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain,” kata Muhaimin.
Strategi pemberdayaan tersebut mencakup penguatan pendidikan, akses terhadap permodalan dan tanah, serta pembangunan ekosistem ekonomi masyarakat.
Secara nasional, terdapat lebih dari 16.500 desa di 88 kabupaten yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan.
Targetkan 2.000 Beasiswa untuk Kader Desa
Penguatan pemberdayaan masyarakat juga diarahkan melalui pendidikan. Dalam Rakornas tersebut, sejumlah perguruan tinggi mendeklarasikan komitmen mendukung program beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat desa pada 2027.
Komitmen itu melibatkan UKSW, Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), dan Universitas Nusa Cendana.
Dalam laporan pelaksanaan Rakornas, para rektor merencanakan sekitar 2.000 beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat maupun putra-putri desa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan mengatakan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya perguruan tinggi untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat secara terukur dan berbasis data.
“Kampus tidak hanya sekadar berada di menara gading, tetapi kampus terlibat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dalam pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Dengan angka kemiskinan yang telah turun menjadi 9,21 persen, pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi, dapat mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Jawa Tengah. (*)
