CJIBF 2026 Catat Potensi Investasi Rp 19,07 Triliun di Jawa Tengah

CJIBF 2026 di Jakarta mencatat potensi investasi Rp19,07 triliun untuk Jawa Tengah, termasuk komitmen investasi di Batang dan Kendal.

Sorotjateng.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat potensi investasi senilai Rp 19,07 triliun melalui gelaran Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2026 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Nilai tersebut berpotensi terus bertambah karena rangkaian CJIBF 2026 masih dilanjutkan dengan sesi one-on-one meeting antara pelaku usaha dan calon investor.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, mengatakan CJIBF di Jakarta menjadi strategi Pemprov Jateng untuk mendekatkan berbagai peluang investasi di daerah kepada calon investor yang banyak beraktivitas di ibu kota.

“CJIBF diikuti sekitar 400 peserta yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, asosiasi, BUMD, BUMN, perbankan, serta calon investor dari dalam dan luar negeri,” ujar Sakina, dalam keterangannya.

CJIBF 2026 di Jakarta merupakan gelaran kedua. Sebelumnya, forum investasi tersebut digelar di Semarang pada Mei 2026.

Pada gelaran kali ini, kegiatan diawali dengan one-on-one meeting antara pelaku usaha dan calon investor. Dari pertemuan tersebut tercatat sebanyak 74 pertemuan yang melibatkan 36 pelaku usaha.

Hasil pertemuan selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui pendampingan investasi untuk memastikan peluang kerja sama dapat berkembang menjadi realisasi investasi.

Komitmen Investasi Miliaran hingga Triliunan Rupiah

CJIBF 2026 juga menghasilkan sejumlah komitmen kerja sama investasi melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI), baik untuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Beberapa komitmen investasi yang tercatat antara lain PT Hyrecmas Garam Nusantara dengan rencana investasi Rp 681,84 miliar, PT Hailex Technology Indonesia sebesar Rp 175 miliar, dan PT Cipta Kreasi Wisata senilai Rp 200 miliar.

Komitmen terbesar berasal dari PT Fayyad Industri Pangan Halal Terhubung dengan rencana investasi mencapai Rp 8,75 triliun.

Selain itu, terdapat kerja sama pengembangan Waste to Energy melalui PT Energy International bersama tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Jawa Tengah juga mendapat komitmen investasi dari perusahaan asal China, PT Yosun Tire and Rubber Indonesia, dengan nilai investasi Rp 4 triliun yang direncanakan berlokasi di KEK Industropolis Batang.

Investor Asing Tertarik Investasi Hijau

Potensi investasi Jawa Tengah juga dinilai menarik karena tidak hanya bertumpu pada sektor industri konvensional. Investasi hijau, ekowisata, dan kawasan industri dinilai memiliki prospek besar untuk dikembangkan.

Perwakilan British Chamber, Danish Chamber of Commerce, dan Consul Asia, Ian Betts, menilai Jawa Tengah mempunyai peluang kuat untuk menarik investor global, terutama melalui pengembangan sektor hijau dan berkelanjutan.

“Saya melihat ada ketertarikan besar terhadap sektor hijau dan berkelanjutan, serta ekowisata. Ini merupakan hal baru dan sangat menarik, sehingga investor asing mungkin akan tertarik dengan peluang tersebut,” kata Ian.

Menurut dia, keberadaan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus juga menjadi nilai tambah bagi Jawa Tengah. Kawasan tersebut dinilai mampu menyediakan ekosistem bisnis yang lebih siap, mulai dari fasilitas, insentif, hingga kepastian dalam menjalankan usaha.

“Ian tertarik dengan Batang dan Kendal karena keduanya terhubung dengan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Bagi saya, kawasan seperti itu lebih mudah dipromosikan kepada investor asing,” ujarnya.

Investasi Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan CJIBF merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat ekosistem investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

Menurut Luthfi, pemerintah memiliki tugas memastikan berbagai kebutuhan investor dapat terpenuhi, mulai dari kemudahan perizinan hingga kepastian dalam menjalankan bisnis.

“Tugas kami adalah mempermudah izin, menyiapkan lahan, menjaga keamanan, serta menjamin kepastian agar pertumbuhan ekonomi dan bisnis berkembang di Jawa Tengah,” ujar Luthfi.

Ia menambahkan, setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah mempunyai karakter serta keunggulan yang berbeda. Karena itu, strategi investasi perlu disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu membuat investasi tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi tertentu, tetapi juga menciptakan pusat pertumbuhan baru di berbagai daerah Jawa Tengah.

Pemprov Jateng juga ingin memastikan masuknya investasi memberikan dampak langsung bagi pelaku usaha lokal, terutama UMKM.

Luthfi menyebut Jawa Tengah memiliki sekitar 4,2 juta UMKM skala mikro yang perlu didorong agar mampu berkembang dan masuk dalam rantai pasok industri.

“Yang dibutuhkan bukan hanya permodalan dan pemasaran, tetapi bagaimana usaha mikro bisa naik kelas menjadi kecil atau menengah,” katanya.

Jawa Tengah Punya Dua KEK dan Tujuh Kawasan Industri

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Ichsan Zulkarnaen, mengatakan arah investasi Indonesia ke depan akan semakin diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.

Jawa Tengah, menurut dia, memiliki daya tarik investasi yang kuat karena didukung kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, serta ekosistem usaha yang terus berkembang.

“Jawa Tengah menjadi salah satu pendorong investasi karena memiliki dua kawasan ekonomi khusus dan tujuh kawasan industri, yang beberapa di antaranya sudah memiliki fasilitas KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi),” katanya.

Dengan potensi investasi Rp 19,07 triliun yang tercatat dalam CJIBF 2026, Jawa Tengah kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah tujuan investasi strategis di Indonesia.

Pemerintah daerah pun dituntut memastikan berbagai komitmen tersebut dapat berlanjut menjadi investasi nyata dan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi serta masyarakat lokal. (*)

Editor