Ahmad Luthfi Ungkap Arah Perubahan APBD Jateng 2026, Pangan hingga Investasi Jadi Prioritas
SOROTJATENG.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengarahkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 untuk merespons dinamika daerah, nasional, hingga global.
Anggaran perubahan diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk memperkuat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Jateng 2026 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan serta capaian pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Luthfi dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Selasa (29/9/2026).
“Raperda Perubahan APBD ini disusun untuk menyikapi dinamika daerah, nasional, dan global, sehingga anggaran dapat disalurkan secara efektif dan efisien untuk mendongkrak pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” kata Luthfi.
Menurutnya, Raperda Perubahan APBD Jateng 2026 merupakan tindak lanjut dari Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Dokumen tersebut sebelumnya telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Jawa Tengah dan disepakati pada 28 September 2026.
Ekonomi Jateng Tumbuh 5,80 Persen
Luthfi menyebut penyusunan perubahan APBD juga memperhatikan sejumlah indikator pembangunan Jawa Tengah hingga semester I 2026.
Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat 5,80 persen. Sementara realisasi investasi mencapai Rp59,94 triliun dengan penyerapan sekitar 213 ribu tenaga kerja.
Di sektor sosial, tingkat kemiskinan Jawa Tengah turun menjadi 9,21 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,30 persen. Adapun inflasi pada Agustus 2026 berada di angka 3,08 persen.
Capaian tersebut menjadi salah satu pijakan pemerintah provinsi dalam menentukan prioritas belanja pada perubahan APBD.
Perkuat Jateng sebagai Lumbung Pangan Nasional
Salah satu fokus utama pembangunan Jawa Tengah pada 2026 adalah memperkuat posisi provinsi tersebut sebagai lumbung pangan nasional.
Karena itu, perubahan APBD diarahkan untuk mendukung sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Dukungan tersebut mencakup penyediaan sarana produksi, stabilisasi dan distribusi pangan, perlindungan serta permodalan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha.
Selain dukungan produksi, pemerintah juga mendorong edukasi dan pengelolaan pangan agar ketahanan pangan tidak hanya bertumpu pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pengelolaan dan distribusi yang lebih baik.
Infrastruktur dan Pelayanan Publik Tetap Jadi Perhatian
Selain sektor pangan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan masyarakat tetap menjadi bagian dari prioritas perubahan APBD Jateng 2026.
Sejumlah pekerjaan yang menjadi perhatian antara lain peningkatan dan rehabilitasi jalan, pengadaan marka, serta pemenuhan berbagai sarana dan prasarana penunjang.
Fasilitas di lingkungan sekolah juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah. Infrastruktur dinilai memiliki kaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sekaligus kualitas pelayanan publik.
Dorong Kepatuhan Pajak dan Investasi
Di sisi pendapatan, Pemprov Jateng juga berupaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah relaksasi berupa pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan pajak progresif yang berlaku mulai 21 September hingga 28 Desember 2026.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
Selain dari sisi pajak, Pemprov Jateng terus berupaya menarik investasi ke berbagai wilayah.
Masuknya investasi diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan perubahan APBD 2026, pemerintah provinsi berupaya memastikan kebijakan anggaran tetap adaptif terhadap perkembangan ekonomi sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Fokus pada pangan, infrastruktur, pelayanan publik, pendapatan daerah, dan investasi menjadi bagian dari strategi pembangunan Jawa Tengah hingga akhir tahun anggaran 2026. (*)
