Pemkab Sragen Bidik Kantong Kemiskinan, dari Wifi Gratis hingga RTLH
SOROTJATENG.COM, SRAGEN – Pemerintah Kabupaten Sragen tidak hanya mengandalkan bantuan sosial dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Sejumlah program pembangunan diarahkan langsung ke wilayah yang menjadi kantong kemiskinan, mulai dari penyediaan wifi gratis hingga perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkab Sragen untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di daerah.
Wakil Bupati Sragen Suroto mengatakan penanganan kemiskinan membutuhkan strategi yang dilakukan secara terpadu.
Tidak hanya memberikan perlindungan sosial, pemerintah juga perlu membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan pendapatan.
“Angka kemiskinan di Kabupaten Sragen masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional sehingga masuk dalam zona merah atau red zone. Oleh karena itu kita harus memperkuat pelaksanaan strategi pengurangan kemiskinan ekstrem di Sragen,” ujar Suroto, dikutip dari jatengprov.go.id, Sabtu (26/9/2026).
Salah satu perhatian pemerintah diarahkan pada wilayah yang menjadi kantong kemiskinan.
Di kawasan tersebut, pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi bagian dari intervensi.
Program yang disiapkan antara lain penyediaan wifi gratis untuk desa prioritas miskin, perbaikan jalan dan jembatan, penyediaan sarana air bersih, pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), serta program RTLH.
Menurut Suroto, pendekatan tersebut penting agar penanganan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga memperbaiki kondisi lingkungan dan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar.
Tak Hanya Bantuan Sosial
Pemkab Sragen juga menjalankan sejumlah program perlindungan sosial. Di antaranya bantuan premi BPJS Kesehatan, beasiswa perguruan tinggi, bantuan seragam sekolah bagi siswa dari keluarga dengan KK miskin, bus sekolah gratis, serta PBB gratis bagi kelompok marginal.
Di sisi lain, pemerintah mendorong peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), pelatihan berbasis kompetensi, dan program magang luar negeri.
Insentif juga diberikan kepada guru PAUD, TPA, Madrasah Diniyah, dan pondok pesantren.
Suroto menilai berbagai program tersebut membutuhkan kerja bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk dukungan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
“Semua kerja keras kita yang kita lakukan tidak lepas dari kolaborasi dengan CSR,” katanya.
Kemiskinan Sragen Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Strategi tersebut dijalankan di tengah tren penurunan angka kemiskinan Sragen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan Sragen turun dari 12,94 persen pada 2022 menjadi 12,87 persen pada 2023. Angka tersebut kembali turun menjadi 12,41 persen pada 2024 dan 11,22 persen pada 2025.
Dengan demikian, terjadi penurunan 1,72 poin persentase selama periode 2022-2025. Pada 2025 saja, angka kemiskinan turun 1,19 poin persentase dan disebut menjadi penurunan tertinggi di wilayah Solo Raya.
Meski trennya menurun, tingkat kemiskinan Sragen masih berada di atas rata-rata Jawa Tengah dan nasional. Sragen juga tercatat berada pada posisi kedelapan dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah menilai penurunan angka kemiskinan perlu terus diikuti dengan evaluasi efektivitas program.
Kepala Bapperida Kabupaten Sragen Dwiyanto mengatakan sejumlah indikator pembangunan Sragen menunjukkan perkembangan positif.
Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sragen berada di atas rata-rata Jawa Tengah dan nasional, sedangkan tingkat pengangguran berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional.
“Harapannya, hari ini seluruh OPD yang hadir dapat mengevaluasi sejauh mana progress penanganan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Sehingga efektivitasnya dapat diukur sesuai dengan tupoksi masing-masing,” pungkas Dwiyanto. (*)