62 Warga yang Keracunan MBG Masih Dirawat di RSUD Batang, 498 Orang Diperiksa Usai Keluhan Kesehatan

SOROTJATENG.ID, BATANG – Penanganan warga yang mengalami keluhan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, masih berlangsung hingga Jumat (25/9/2026).

Dari ratusan warga yang telah mendapatkan pemeriksaan, sebagian masih membutuhkan perawatan di fasilitas kesehatan. Wakil Bupati Batang Suyono menyebut, sebanyak 62 pasien masih dirawat di RSUD Batang.

Sebelumnya, total 90 pasien sempat mendapatkan penanganan di rumah sakit tersebut. Dari jumlah itu, 28 pasien telah diperbolehkan pulang setelah kondisi mereka dinilai membaik.

“Yang hari ini di Rumah Sakit Batang itu 90. Sudah pulang 28, tinggal 62,” kata Suyono, Jumat (25/9/2026).

Selain pasien di RSUD Batang, penanganan juga dilakukan di Puskesmas Bawang.

Berdasarkan data yang diterima Suyono hingga Rabu (23/9/2026) malam sekitar pukul 21.30 WIB, jumlah warga yang telah diperiksa mencapai 498 orang.

Dari jumlah tersebut, 159 orang dirujuk untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sebanyak 319 orang menjalani rawat jalan, sedangkan 20 lainnya menjalani rawat inap di Puskesmas Bawang.

“Perkembangan hari ini, pagi ini saya belum dapat laporan dari Kapus Bawang. Tapi tadi malam saya sudah di-update sampai jam 21.30, terperiksa itu 498, dirujuk 159, rawat jalan 319, rawat inap Puskesmas Bawang 20,” ujarnya.

Tempat Tidur Ditambah untuk Menangani Pasien

Meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan membuat fasilitas kesehatan di Batang harus menyesuaikan kapasitas perawatan.

Suyono mengatakan penambahan tempat tidur dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan pasien.

Dukungan juga datang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Meski harus menambah kapasitas tempat tidur, Suyono menyebut kondisi pasien yang ditemuinya saat berkunjung ke RSUD Batang mulai membaik.

Ia berharap pasien yang kondisi kesehatannya telah memungkinkan dapat segera kembali ke rumah setelah mendapatkan penanganan medis.

“Alhamdulillah tidak ada yang meninggal, semuanya teratasi dengan baik. Meskipun harus menambah bed-bed yang ada, ditambah dari BPBD yang membantu dan PMI,” katanya.

Suyono sebelumnya mengecek langsung kondisi warga yang menjalani perawatan di RSUD Batang. Ia melihat kondisi ruang perawatan sekaligus berbincang dengan sejumlah pasien.

Pemkab Batang Soroti Keamanan Makanan MBG

Di tengah proses penanganan medis, pemerintah daerah juga mulai menyoroti pelaksanaan program MBG, terutama dari sisi keamanan makanan sebelum sampai kepada penerima manfaat.

Suyono meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Batang kembali memperhatikan standar operasional prosedur (SOP).

Menurutnya, program MBG merupakan program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sehingga proses penyediaan makanan harus dilakukan secara hati-hati.

“Saya ikut prihatin. Tapi ini jangan sampai terulang lagi. SPPG-SPPG yang ada di Batang khususnya harus memperhatikan SOP,” tegasnya.

Ia juga mendorong adanya pemeriksaan makanan sebelum dibagikan kepada anak-anak. Jika makanan dinilai tidak layak konsumsi, distribusinya harus dihentikan.

“Saya pesan jangan menolak. Tapi sebelum diberikan harus dicek dulu oleh kader kesehatan, makanan ini bisa dimakan atau tidak. Kalau tidak bisa dimakan, jangan disajikan,” ujarnya.

Menurut Suyono, proses pengecekan makanan tidak harus dilakukan oleh guru.

Ahli gizi maupun tenaga kesehatan dapat dilibatkan untuk memastikan makanan aman dikonsumsi.

“Siapa yang nyicipi? Ya monggo ahli gizinya atau ahli kesehatan yang di situ, tidak harus gurunya,” lanjutnya.

Pengolahan Menu Juga Diminta Lebih Diperhatikan

Selain pemeriksaan makanan, Suyono menyoroti proses pengolahan menu MBG. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah menu telur.

Ia telah berkomunikasi dengan koordinator wilayah terkait pelaksanaan MBG di Kabupaten Batang dan menyampaikan agar pengolahan telur dapat dilakukan dengan cara sederhana.

“Saya sudah telepon Korwil. Kalau di Kabupaten Batang, SPPG, telur cukup direbus atau digoreng mata sapi saja. Tidak usah ada tambahan bumbu,” katanya.

Suyono juga mengingatkan agar bahan tambahan yang digunakan dalam makanan dipastikan memenuhi standar dan tidak bermasalah.

“Nanti kalau bumbunya kedaluwarsa malah seperti kejadian seperti ini,” ujarnya.

Namun, penyebab pasti keluhan kesehatan yang dialami warga belum dapat disimpulkan hanya dari pernyataan tersebut.

Pemeriksaan medis dan pengujian sampel makanan tetap diperlukan untuk memastikan penyebabnya.

Seluruh SPPG Diminta Evaluasi

Suyono mengatakan pemerintah daerah telah meminta seluruh SPPG di Kabupaten Batang lebih berhati-hati.

Evaluasi juga perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

“Saya sudah telepon untuk dilakukan, dipanggil semua SPPG agar lebih berhati-hati. Saya sudah beberapa kali mengadakan rapat dengan SPPG penuh. Saya sampaikan apa adanya, hasil ini seperti ini, kritik masyarakat seperti ini, itu semua harus dibenahi,” katanya.

Evaluasi juga menyentuh pengelolaan anggaran serta kesesuaian jumlah dan nilai bahan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Suyono mengingatkan pengelola SPPG agar tidak mengurangi porsi maupun nilai bahan makanan yang menjadi hak penerima.

Ia bahkan mengingatkan adanya konsekuensi hukum apabila ditemukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.

“Meskipun barang harusnya irisannya jumlahnya 8.000 misalkan, diiris-iris menjadi jumlah 6.000, itu kan korupsi. Tingkatannya sudah korupsi, bisa dilaporkan menjadi pidana. Maka hati-hati semuanya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan peringatan mengenai kemungkinan konsekuensi hukum apabila ditemukan penyimpangan.

Ada atau tidaknya tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.

Penyebab Keluhan Masih Perlu Dipastikan

Hingga Jumat (25/9/2026), pemerintah daerah bersama instansi terkait masih menangani warga yang mengalami keluhan kesehatan.

Di sisi lain, penyebab kejadian juga masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis serta pengujian sampel makanan sesuai prosedur.

Bagi pemerintah daerah, penanganan warga menjadi prioritas.

Suyono menegaskan pemerintah harus hadir terlebih dahulu untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.

“Kita awal itu harus hadir sebagai negara. Nanti bisa dikomunikasikan pada yang mempunyai pemilik SPPG itu sendiri. Tapi negara harus hadir dulu, agar masyarakat tidak bingung siapa yang membiayai,” ujarnya. (*)