Politisi PSI Bongkar Persoalan Perencanaan Pembangunan Semarang, Musrenbang Jadi Sorotan

Sorotjateng.id, Semarang – Arah pembangunan Kota Semarang dalam dua tahun terakhir mendapat sorotan dari politisi PSI, Muhammad Farchan.

Ia menilai pemerintah kota masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam memastikan aspirasi masyarakat benar-benar masuk ke dalam proses perencanaan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Farchan dalam Focus Group Discussion (FGD) Forum Media Online Semarang (FOMOS) bertema “Dua Tahun Pembangunan Kota Semarang: Apa yang Berubah, Siapa yang Diuntungkan, dan Ke Mana Arah Politik Anggaran?” di Hotel Up Peak Semarang, Kamis (27/8/2026).

Farchan yang juga pernah menjadi birokrat mengaku masih menaruh harapan terhadap Pemerintah Kota Semarang.

Namun, menurutnya, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan visi dan janji politik pemerintah tidak berhenti sebagai narasi, melainkan diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Musrenbang Dinilai Penting untuk Menjaga Aspirasi Warga

Salah satu hal yang menjadi perhatian Farchan adalah mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Menurutnya, forum tersebut memiliki posisi penting karena menjadi salah satu kanal perencanaan pembangunan berbasis aspirasi masyarakat.

Ia menilai pendekatan bottom up perlu tetap diperkuat agar pembangunan tidak hanya ditentukan dari atas melalui proyek-proyek yang telah ditetapkan pemerintah.

“Musrenbang itu kunci sebagai bottom up. Kalau orang tidak peduli, sekarang adanya semua proyek langsung yang keluar dari pemerintah,” ujar Farchan.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan menjadi penting agar program pembangunan dapat menjawab kebutuhan nyata warga.

Pemerintah perlu membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga masyarakat memahami alasan, tujuan, serta manfaat setiap kebijakan yang dijalankan.

Komunikasi Pemerintah Jadi Sorotan

Selain Musrenbang, Farchan menilai komunikasi publik pemerintah perlu diperkuat. Kebijakan pembangunan yang tidak disertai penjelasan memadai berpotensi menimbulkan kebingungan dan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Komunikasi yang perlu dibangun di tingkat pemerintah,” katanya.

Bagi Farchan, komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi setelah sebuah proyek berjalan. Pemerintah perlu membangun dialog sejak proses perencanaan sehingga masyarakat memiliki kesempatan memberikan masukan.

Hal tersebut juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah menerjemahkan visi pembangunan Kota Semarang.

Menurutnya, pembangunan tidak seharusnya hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi harus memperhatikan fungsi dan karakter Semarang sebagai kota yang tumbuh dari aktivitas pelabuhan dan ekonomi.

Pemerintah Masih Punya Waktu untuk Berbenah

Farchan menilai pemerintahan Kota Semarang masih memiliki waktu untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah berjalan. Ia berharap momentum tersebut digunakan untuk memperbaiki program yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Saya masih ada harapan sebagai warga Kota Semarang. Paling tidak tiga tahun ke depan masih ada waktu untuk berbenah,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah dan DPRD Kota Semarang bersama-sama menelaah kembali kebijakan pembangunan. Evaluasi diperlukan agar setiap kebijakan benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap mendukung arah pembangunan kota.

“Perlu telaah kembali kebijakan-kebijakan yang berbeda pada rakyat, tapi satu sisi bisa memberikan manfaat,” katanya.

Arah Pembangunan Jangan Lepas dari Kepentingan Warga

Sorotan Farchan terhadap pembangunan Semarang tidak hanya berkaitan dengan proyek yang terlihat secara fisik.

Lebih jauh, ia mempertanyakan bagaimana proses politik dan perencanaan anggaran mampu memastikan kepentingan masyarakat menjadi dasar utama pembangunan.

Menurutnya, penguatan partisipasi warga, komunikasi pemerintah, serta evaluasi kebijakan menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan Kota Semarang berjalan lebih terarah.

FGD FOMOS kemudian menjadi ruang untuk menguji kembali pertanyaan besar mengenai arah pembangunan Semarang: apakah kebijakan dan anggaran pemerintah telah sepenuhnya menjawab kebutuhan warga, serta sejauh mana masyarakat diberi ruang untuk menentukan prioritas pembangunan.

Bagi Farchan, masih terbuka kesempatan bagi pemerintah Kota Semarang untuk melakukan pembenahan. Tiga tahun ke depan dinilai menjadi waktu penting untuk memperkuat komunikasi, menghidupkan kembali partisipasi masyarakat, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat yang lebih luas. (*)